Upayakan Legalisasi Angkutan Umum Plat Hitam, Dishub akan Menghadap Kemenhub

adminenmoido

Dinas Perhubungan Kalimantan Utara bakal memfasilitasi angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun angkutan kota antar provinsi (AKAP) yang sejauh ini beroperasi secara ilegal, alias dengan plat hitam untuk menjadi angkutan yang legal.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara Taupan Majid menjelaskan, saat ini instansinya tengah fokus memsosialisasikan aturan main dan legalitas angkutan transportasi tersebut kepada pelaku jasa angkutan tersebut.

Lewat sosialisasi, Dinas Perhubungan juga melakukan pendekatan secara persuasif agar mereka mau menjalankan jasa angkutan transportasi itu secara legal.

Yang menjadi kendala adalah spesifikasi kendaraan mereka tidak sesuai dengan aturan Kementerian Perhubungan.

“Di situlah kami akan fasilitasi ke Kementerian Perhubungan. Di satu sisi, mereka setuju untuk dilegalisasi, tetapi secara teknis armadanya tidak memenuhi spesifikasi,” sebut Taupan Majid, kepada Tribukaltim.co, Selasa (27/8/2019).

Pelaku jasa AKAP dan AKDP berplat hitam biasanya menggunakan armada dengan tipe mobil minivan atau MPV.

Di aturan Kementerian Perhubungan sebut Taupan Majid, minimal minibus atau yang bisa menampung 10 orang atau lebih.

“Ini yang akan kita carikan bersama-sama solusinya di kementerian. Apakah ada pengecualian, karena karakteristik setiap daerah kan berbeda-beda. Misalnya antara Jawa dan Kalimantan, jumlah penumpang pasti lebih banyak di Jawa,” ujarnya.

Di Kalimantan Utara, angkutan AKDP dan AKAP yang telah mengantongi izin pemerintah hanya bus Damri. Itu pun fungsinya sebagai angkutan perintis.

Di Bulungan, beroperasi sebanyak 324 kendaraan travel plat hitam dari 12 operator atau penyedia saja beroperasi.

Semua armada tersebut belum memiliki izin.

Di Kabupaten Malinau, terdapat 19 unit armada travel plat hitam, dan Kabupaten Nunukan sebanyak 8 unit armada.

Kategori bus yang telah mendapatkan izin dan beroperasi sebanyak 10 unit. Itu pun hanya di Kota Tarakan.

Sedang layanan taksi mencapai 60 unit yang berizin dan beroperasi di Kota Tarakan.

Kemudian mobil barang hanya diizinkan sebanyak 35 unit di Bulungan.

Dari 35 yang berizin tersebut hanya 25 unit yang beroperasi sejauh ini.

Taupan mengungkapkan, upaya legalisasi angkutan umum di Kalaimantan Utara khususnya di ibukota provinsi ini menjadi hal yang penting dilakukan.

Mengingat daerah ini telah menjadi salah satu dari 10 kota baru yang tengah dikembangkan pemerintah di luar pulau Jawa.

“Jadi sistem transportasi di Tanjung Selor khususnya harus kita siapkan dari sekarang, yaitu transportasi yang rapi, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa atau masyarakat secara umum,” ujarnya.¬†(*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Upayakan Legalisasi Angkutan Umum Plat Hitam, Dishub akan Menghadap Kemenhub,
Editor: Kholish Chered

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *