Peraturan Dirjen Tentang Alat pemantul Cahaya Tambahan

Dalam Peraturan Direktur Jendral tersebut, dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

  1.  Alat Pemantul Cahaya Tambahan adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat Retro Reflektif yang dipasang di bagian tertentu di kendaraaan.
  2. Retro Refletif adalah sifat material yang dapat memantulkan kembali cahaya ke arah sumber datangnya cahaya sehingga material tersebut dapat terlihat oleh pengemudi kendaraan lain dalam kondisi lingkungan yang gelap atau minim cahaya pada saat cahaya lampu depan pengemudi mengenai material tersebut.
  3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
  4. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
  5. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

Dalam Pasal 4 peraturan ini, dijelaskan mengenai pemasangan alat pemantul cahaya tambahan, sebagai berikut:

(1) Alat Pemantul Cahata Tambahan wajib dipasang di :
a. Kendaraan Bermotor;
b. Kereta Gandengan; dan
c. Kereta Tempelan.

(2) Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada aat (1)
hutuf a meliputi :
a. Mobil Bus; dan
b. Mobil Barang

Pada Pasal 14 peraturan ini dijelaskan alat pemantul cahaya tambahan pada kendaraan bermotor terdiri atas warna:

a. merah, untuk Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang ditempel di bagian belakang kendaraan;
b. kunimg, untuk Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang ditempel di bagian samping mobil bus dan mobil barang; dan
c. putih, untuk sisi Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang ditempel pada bagian samping dan bagian depan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 adalah sanksi sesuai dengan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan.

Peraturan Direktur Jendral ini sesuai Pasal 17, dilaksanakan sebagai berikut:

a. untuk Kendaraan Bermotor yang baru termasuk Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terhitung mulai 1 Mei 2019;
b. untuk kendaraan yang telah beroperasi, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini paling lambat 1 November 2019.

 

Klik link ini untuk membaca peraturan lengkap.

Author: idotech

Leave a Reply